Subang GivalNews.com, 18 November 2026 Program “Infaq Go to School” yang digagas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang menuai sorotan kritis. Program yang diklaim bertujuan “membangun karakter peduli siswa sejak dini” ini dinilai berpotensi mengalihkan tanggung jawab fiskal pemerintah daerah kepada siswa dan orang tua, serta menjadikan anak-anak sebagai alat penggalangan dana.
Demisioner Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Subang periode 2021-2023, yang sekarang menjabat Sekretaris Kajian dan Pengembangan Keilmuan DPD IMM Jawa Barat Abdul Rouf, dalam keterangannya kepada media menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap program tersebut.
“Kalau dana yang dikumpulkan dari siswa akhirnya dipakai untuk perbaikan fasilitas sekolah dan biaya operasional, itu artinya pemerintah sedang memindahkan beban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada anak-anak dan orang tua. Ini bukan pendidikan karakter, ini pembebanan fiskal yang terselubung,” ujar Abdul Rouf.
Legitimasi Formal Bukan Berarti Legitimasi Substansial
BAZNAS Subang berdalih bahwa program ini memiliki payung hukum resmi melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sekolah-sekolah, sehingga dapat mencegah pungutan liar. Data menunjukkan sekitar 800 SD di Kabupaten Subang, 200 di antaranya telah mengajukan pembentukan UPZ, dan lebih dari 100 SMP juga telah mendaftar.
Namun Abdul Rouf menegaskan bahwa legalitas formal tidak sama dengan legitimasi substantif.
“Pertanyaannya : apakah prosedur persetujuannya transparan? Apakah ada mekanisme jelas untuk penggunaan dana? Apakah orang tua punya hak menolak? Apakah siswa yang tidak menyumbang akan mendapat perlakuan berbeda? Ini semua harus dijawab, bukan sekadar mengklaim ‘legalitas formal’,” tegasnya.
Anak-Anak sebagai “Duta Infak”: Instrumentalisasi yang Mengkhawatirkan

Dalam pemberitahuan resminya, BAZNAS menyebut siswa “dapat dilibatkan secara edukatif sebagai Duta Infak/Pelopor Gerakan Infak.” Abdul Rouf menilai frasa ini justru mengonfirmasi bahwa anak-anak dijadikan alat untuk mempromosikan penggalangan dana di antara teman sebaya.
“Menggunakan siswa sebagai ‘duta’ untuk menggalang dana dari teman-temannya sendiri adalah bentuk instrumentalisasi anak. Ini bukan pendidikan, ini eksploitasi psikologis,” kritiknya.
Pendidikan Karakter Tidak Seharusnya Berbasis Uang
Abdul Rouf juga menyoroti bahwa pendidikan karakter peduli dapat dilakukan melalui kegiatan sukarela, proyek pelayanan komunitas, dan pendidikan teman sebaya tanpa harus melibatkan uang.
“Menjadikan menyumbang uang’ sebagai konten inti pendidikan karakter berarti menyamakan kepedulian dengan kemampuan finansial. Ini justru bertentangan dengan semangat inklusif pendidikan,” jelasnya.
Seruan kepada Pemerintah Daerah
Abdul Rouf mendesak Pemerintah Kabupaten Subang untuk meninjau ulang program ini dan lebih fokus pada peningkatan investasi fiskal pendidikan.
“Jika pemerintah daerah benar-benar peduli pada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, seharusnya meningkatkan anggaran pendidikan, bukan mendorong sekolah membiayai diri sendiri lewat penggalangan dana karitas. Jangan sampai masyarakat Subang hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri apalagi menjadi pembayar untuk tanggung jawab yang bukan miliknya,” pungkasnya.
Sumber : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Pewarta : Cicay
