SUBANG,Givalnews.com – Ternyata PJ.Bupati Subang lebih mementingkan menghadiri undangan hajatan anggota DPRD Subang daripada merespon aspirasi masyarakat yang sedang memperjuangkan jalan poros tengah yang belasan tahun rusak parah tidak kunjung selesai dibangun.
Hal itu diketahui ketika sekelompok organisasi masyarakat dan insan Pers melakukan kegiatan konsolidasi kejalan yang rusak parah, yang mana kelompok tersebut peduli jalan rusak yang hampir 15 tahun tidak kunjung selesai diperbaiki, Kamis, 18-7-2024 bertempat dilokasi jalan yang kondisinya Lapisan Bawah (LPB) jalan dan lapisan atas (Hotmik) terkelupas, jalan bergelombang, apabila musim hujan layaknya sungai yang sedang meluap.
“Pada saat itu kegiatan konsolidasi kami dilakukan untuk mengecek kondisi jalan yang rusak parah yang tidak layak untuk dilalui kendaraan, kegiatan tersebut yang nantinya akan menjadi bahan unjuk rasa ke kantor PUPR Subang, kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Subang,”jelas Dauscobra sebagai Ketua Umum Ormas Gival sekaligus penanggungjawab kegiatan konsolidasi.
Sangat disayangkan, dilanjutkan Dauscobra, kegiatan konsolidasi belum selesai dilakukan tiba-tiba datang sekelompok orang yang jumlahnya sekira 10 orang yang mengaku sebagai panitia hajatan anggota DPRD Subang, kelompok tersebut masing-masing menyebar dan menyerang peserta aksi dengan mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi, terdengar nada ancaman, hanya untungnya tidak terjadi adu jotos.
Diduga kuat terjadinya penyerangan sekelompok panitia hajatan disebabkan oleh PJ.Bupati yang dinilai baperan, karena tidak mungkin sekelompok panitia hajatan menyerang peserta aksi apabila tidak ada informasi dari PJ.Bupati atau dari salah seorang rombongan PJ.Bupati, terungkap dari kata-kata yang dikeluarkan penyerang bahwa ditempat hajatan PJ.Bupati sempat mau marah karena tidak terima dihadang oleh kelompok aksi.
“Kalau saja PJ.Bupati tidak baperan, tidak akan mungkin penyerangan kelompok panitia hajatan terjadi, dan saya menduga PJ.Bupati adalah pejabat baperan, yang tidak suka rakyat atau mungkin alergi dengan adanya kontrol dari LSM dan Pers,”ucap Dauscobra.
Padahal, dipungkas Dauscobra, suara rakyat sangat penting sebagai kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga aspirasi itu harus diperjuangkan agar kesejahteraan rakyat meningkat, apalagi kondisi jalan poros tengah tersebut merupakan infrastruktur sebagai penopang peningkatan ekonomi rakyat.
“Disini jelas PJ.Bupati tidak faham mana kepentingan rakyat yang wajib diutamakan, bukan kepentingan perorangan yang hajatan yang tidak ada kaitannya dengan tugas kedinasan, namun kepentingan rakyat adalah pokok sebagai Tupoksi seorang Bupati,”pungkas Dauscobra.(red).